Oleh: Muhammad Yusran (Akademisi Universitas Sulawesi Barat dan Anggota ADAKSI Pusat)
Unsulbar News.com – Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi, ide-ide besar, dan produk keilmuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Sebagai elemen kunci menuju negara maju, penguatan sektor ini menjadi prioritas. Namun, tantangan dalam keberlanjutan sumber daya manusia, khususnya kesejahteraan dosen, kerap menjadi penghambat.
Salah satu isu yang mencuat adalah pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang menjadi topik sensitif dan penting dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.
Regulasi seperti UU ASN No. 5/2014, Perpres 136/2018, Permen 49/2020, dan Kepmen 447/2024 menyediakan dasar hukum pemberian tukin. Namun, implementasinya sering terhambat oleh alasan alokasi anggaran yang terbatas, birokrasi yang kompleks, dan tantangan politik kebijakan.
Ketimpangan kesejahteraan antara dosen di bawah Kemendikbudristek dan kementerian lain semakin memperkuat rasa ketidakadilan, yang berpotensi melemahkan motivasi dan kualitas layanan pendidikan tinggi. Kasus tukin dosen ASN ini dapat menjadi representasi untuk melihat kesejahteraan dosen secara keseluruhan, termasuk dosen perguruan tinggi swasta.
Analisis Efisiensi
Efisiensi pemberian tukin dosen ASN berfokus pada optimalisasi sumber daya untuk mencapai hasil maksimal. Tiga aspek utama dalam analisis ini adalah:
- Pengelolaan Anggaran. Alokasi anggaran yang memadai untuk membayarkan tukin harus menjadi prioritas. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi alasan utama tertundanya pembayaran. Negara-negara seperti Finlandia dan Jerman telah menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang signifikan berkontribusi pada pengembangan SDM pendidikan tinggi.
- Sistem Pengukuran Kinerja. Implementasi tukin berbasis kinerja, sebagaimana diatur dalam Permen 49/2020, menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dosen. Sistem penilaian kinerja yang transparan dapat memastikan tukin diberikan secara adil dan sesuai standar.
- Digitalisasi Proses Administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola pembayaran tukin mampu mengurangi inefisiensi administrasi. Sebagai contoh, Singapura telah berhasil mengadopsi sistem digitalisasi dalam pengelolaan tunjangan pegawai negeri.
Analisis Efektivitas
Efektivitas pemberian tukin dosen ASN diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi. Indikatornya meliputi:
- Motivasi Dosen Tukin yang layak dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dosen. Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen berkorelasi dengan produktivitas akademik, termasuk publikasi ilmiah dan pengajaran.
- Peningkatan Reputasi Institusi Perguruan tinggi dengan dosen berkinerja tinggi cenderung lebih kompetitif di tingkat global. Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah lama memprioritaskan kesejahteraan akademisi dalam kebijakan pendidikan tinggi mereka.
- Kualitas Lulusan Dosen yang sejahtera dapat memberikan bimbingan dan pengajaran yang optimal, menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Analisis Ekonomi
Pemberian tukin dosen ASN memiliki dampak ekonomi jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Pendidikan tinggi yang berkualitas dapat menjadi aset penting bagi negara melalui:
- Return on Investment (ROI) Pendidikan Investasi pada kesejahteraan dosen memberikan ROI tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada sektor pendidikan tinggi berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
- Daya Saing Global Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dengan dukungan pemerintah. Hal ini meningkatkan daya saing global.
- Efek Multiplier Kesejahteraan dosen menciptakan efek domino terhadap sektor lain, termasuk industri, teknologi, dan pelayanan publik.
- Kebutuhan Internal Pemberian tukin yang memadai menjaga stabilitas dan motivasi dosen, membantu institusi pendidikan tinggi menarik talenta terbaik, dan meningkatkan peluang mendapatkan hibah penelitian, kerjasama internasional, serta akreditasi yang lebih baik.
Indikator ROI Pendidikan Tinggi
Untuk menghitung ROI pendidikan tinggi, beberapa indikator dapat digunakan, seperti peningkatan pendapatan pajak, pengurangan pengangguran, kontribusi penelitian, efisiensi pembangunan ekonomi, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah harus memahami bahwa investasi dalam pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai intrinsik seperti kesetaraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.
Studi Internasional
Beberapa negara memberikan pelajaran berharga dalam mendukung pendidikan tinggi:
- Finlandia. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri memungkinkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- Australia. Skema pendanaan penelitian yang kompetitif meningkatkan motivasi dosen.
- Singapura. Kombinasi remunerasi tinggi dan dukungan riset menjadikan perguruan tinggi di Singapura unggul di Asia.
Penutup
Kesejahteraan dosen ASN adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi. Ketimpangan pemberian tukin menciptakan disparitas yang menghambat motivasi dan inovasi dosen. Dengan memastikan tukin diberikan secara adil, sesuai regulasi, dan sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, pemerintah dapat memperkuat pendidikan tinggi sebagai pilar pembangunan nasional. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia menuju negara maju yang kompetitif di tingkat global. Wallahu a’lam.